Eksploitasi Nikel di Pulau Kabaena Diadukan ke KPK

Eksploitasi Nikel di Pulau Kabaena Diadukan ke KPK - MediaSultra.com

Jejak penambangan nikel PT. Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di pulau Kabaena. Dok

JAKARTA – Sekelompok pemuda yang menamakan diri Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21Nusantara) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK dan Kantor DPP Partai Gerindra pada Senin, 30 Juni 2025.

Mereka mengadukan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen (Purn) Andi Sumangerukka, atas dugaan keterlibatannya dalam skandal tambang nikel ilegal di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.

Kecurigaan utama tertuju pada PT. Tonia Mitra Sejahtera (TMS), sebuah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di pulau itu.

Menurut koordinator aksi, Arnol Ibnu Rasyid, mayoritas saham perusahaan tersebut dikendalikan oleh istri dan anak Gubernur Andi Sumangerukka. Hal ini dinilai sebagai bentuk kamuflase kekuasaan untuk menyembunyikan keterlibatan langsung sang gubernur.

“Mayoritas saham PT TMS dikendalikan oleh anak dan istri gubernur. Ini bentuk kamuflase agar nama sang gubernur tidak muncul secara langsung dalam struktur perusahaan,” ujar Arnol.

Dampak dari aktivitas tambang yang dimulai sejak 2019 dilaporkan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di Pulau Kabaena, termasuk terkupasnya bukit-bukit hijau, hilangnya hutan lindung, dan rusaknya ekosistem pesisir.

Selain melaporkan ke KPK, massa aksi juga mendatangi kantor DPP Partai Gerindra. Mereka menuntut partai tersebut untuk mengambil tindakan tegas terhadap Andi Sumangerukka, yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina DPD Gerindra Sultra. Tuntutan tersebut termasuk pemecatan dari jabatannya di partai dan rekomendasi untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum.

HP21Nusantara mendesak agar tidak ada impunitas bagi keluarga gubernur yang namanya tercatat dalam akta perusahaan dan menyoroti sumber kekayaan sang gubernur sebagai seorang purnawirawan TNI.

Ironisnya, pengaduan ini terjadi hanya 10 hari setelah Gubernur Andi Sumangerukka sendiri mengunjungi Gedung KPK pada Kamis, 19 Juni 2025. Dalam kunjungannya tersebut, ia didampingi oleh jajaran pejabat Pemprov Sultra dengan tujuan untuk berdiskusi mengenai program kerja dan pencegahan tindak pidana korupsi di awal masa pemerintahannya. Kunjungan itu bahkan mendapat apresiasi dari pihak KPK. (MS)

Simak Berita Lainnya di WA Channel disini

Exit mobile version