KENDARI – Pemerintah pusat melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan bahwa alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar Rp18 triliun, dari sebelumnya Rp19 triliun pada tahun 2024.
Penyesuaian ini disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar secara hybrid oleh Kanwil DJPb Sultra yang digelar 22 Mei 2025.
Kegiatan tersebut menjadi forum penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, untuk membahas strategi penyaluran DAK Nonfisik khususnya Tunjangan Guru ASN Daerah, serta berbagai tantangan di lapangan.
Perubahan Skema: Tunjangan Guru Disalurkan Langsung ke Rekening
Plt. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Adib Adli, S.E., M.S.E., menekankan adanya perubahan signifikan dalam skema penyaluran tunjangan guru di Sultra.
Mulai 2025, dana tunjangan seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) disalurkan langsung ke rekening guru, tidak lagi melalui rekening kas umum daerah (RKUD).
Langkah ini dinilai mempercepat proses pencairan dan meningkatkan transparansi. Namun, Adib mengingatkan pentingnya validasi data yang ketat untuk menghindari retur akibat rekening tidak valid. Hingga Mei 2025, total dana TKD yang telah disalurkan mencapai Rp5,56 triliun atau 30,59% dari pagu.
Realisasi Masih Rendah, Pemda Diminta Percepat Dokumen
Kabid PPA II Kanwil DJPb Sultra, Andi Khairuddin, menyebutkan bahwa tingkat penyaluran TKD tahun 2024 sangat tinggi, mencapai 99,07%. Namun pada 2025, terjadi penurunan alokasi terutama pada DAK Fisik dan Dana Desa.
Hambatan penyaluran antara lain: Keterlambatan kontrak kegiatan, Ketidaklengkapan dokumen penyaluran, Tidak terserapnya uang muka oleh rekanan.
Sementara itu, Aditia, Kepala Seksi PPA II-A, memaparkan realisasi penyaluran TPG baru 15,81%, TKG 17,11%, dan Tamsil belum disalurkan karena belum adanya rekomendasi.
Penghargaan Daerah Berprestasi dalam Pengelolaan Dana
Sebagai bentuk apresiasi, Kanwil DJPb Sultra memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa:
🔹 DAK Fisik Terbaik:
Terbaik I: Pemprov Sultra
Terbaik II: Kabupaten Bombana
Terbaik III: Kabupaten Buton Selatan
🔹 Dana Desa Terbaik:
Terbaik I: Kabupaten Kolaka Timur
Terbaik II: Kabupaten Konawe
Terbaik III: Kabupaten Wakatobi
Tantangan dan Harapan
Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan dari pemerintah daerah. Beberapa isu yang mengemuka:
– Validasi data yang tidak sinkron memicu keterlambatan THR guru
– Pemotongan iuran BPJS 1% belum otomatis, mengganggu layanan kesehatan
– Status desa terpencil yang belum jelas memengaruhi kelayakan TKG
– Harapan percepatan koordinasi lintas kementerian untuk pembangunan layanan radioterapi di RSUD Bahteramas
Kanwil DJPb menanggapi dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dan integrasi data sebagai kunci penyelesaian masalah.
Sesi terakhir ditutup dengan Rapat Teknis Monitoring Penyaluran TKD bersama seluruh KPPN di Sultra. Disampaikan bahwa beberapa kendala seperti progres pengadaan yang lambat dan pergeseran anggaran karena efisiensi masih menjadi tantangan.
Meski demikian, seluruh pemda menunjukkan komitmen mempercepat proses penyaluran melalui koordinasi intensif bersama KPPN.
Adapun penurunan alokasi TKD 2025 menjadi Rp18 triliun tidak menyurutkan semangat dan sinergi antara DJPb, KPPN, dan pemda untuk meningkatkan efektivitas penyaluran, khususnya untuk kesejahteraan guru di daerah.
Perubahan skema penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening dinilai sebagai langkah positif menuju penyaluran yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan ini membuktikan bahwa dialog antar pihak merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang responsif dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. (MS)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini