KOLAKA – Aksi demonstrasi di kawasan IUP PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), tepat saat kunjungan investor asal Jepang, memantik kritik dari berbagai kalangan.
Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGW), Risal Hidayatullah, menyerukan agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi investasi, terutama di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Obyek Vital Nasional (Obvitnas).
“Pemerintah daerah dan aparat keamanan wajib memberi jaminan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi setiap kegiatan investasi,” tegas Risal, Senin (16/6/2025).
Menurutnya, demonstrasi sah-sah saja jika murni untuk kepentingan masyarakat. Namun, aksi yang dilakukan oleh kelompok bernama Masyarakat Lingkar Tambang (MATA) saat kunjungan investor Jepang ke kawasan industri nikel PT CNI di Kecamatan Wolo, perlu diselidiki lebih lanjut.
Risal menilai aksi tersebut berpotensi ditunggangi dan terindikasi sebagai bentuk premanisme yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat.
Meskipun pihak perusahaan telah membuka ruang dialog dan menerima aspirasi demonstran, IGW meminta aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas dan adil terhadap pihak-pihak yang terbukti mengganggu stabilitas investasi dan menjalankan aksi yang tidak konstitusional.
“Kunjungan mitra strategis dari luar negeri adalah momen penting bagi negara. Aksi yang mengganggu proses ini sama saja menghambat agenda besar pemerintah dalam mengembangkan sektor hilirisasi nikel,” jelasnya.
Insiden Demonstrasi Dinilai Ganggu Stabilitas Nasional
Risal menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan nasional, terutama di sektor industri berbasis sumber daya alam seperti tambang nikel, keberadaan investor asing membawa dampak jangka panjang terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kita perlu memperkuat peran seluruh elemen dalam mendukung ekosistem investasi. Ormas seharusnya menjadi penyebar cahaya, bukan pemicu konflik,” ujarnya.
Menurutnya, PT CNI tidak hadir secara kebetulan di wilayah Wolo, melainkan karena memenuhi kualifikasi sebagai pengelola proyek strategis nasional dengan investasi besar, termasuk pembangunan smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF).
Indikasi Konflik Kepentingan dalam Aksi MATA
Di tempat terpisah, seorang sumber yang dekat dengan proses investigasi menyebutkan bahwa salah satu kendaraan yang digunakan dalam aksi penghadangan merupakan milik Asbar, vendor dari Kalla Beton. Asbar disebut memiliki hubungan keluarga dengan inisial HS, pengusaha yang juga vendor resmi PT CNI.
“Hal ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan dan kemungkinan kebocoran informasi internal perusahaan kepada jejaring aksi,” ujar sumber tersebut.
Kelompok MATA Wolo juga diketahui memiliki kedekatan dengan oknum yang pernah terlibat dalam kasus pendudukan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dua tokoh utama dalam aksi ini, Mallapiang dan Fasil Wahyudi, disebut turut terlibat sebagai saksi dalam kasus hukum yang tengah diproses di Ditkrimsus Polda Sultra.
Atas dasar itu, IGW meminta Kapolda Sultra dan jajaran aparat hukum agar bertindak tegas terhadap oknum yang terlibat dalam aksi-aksi yang merusak stabilitas daerah dan mengganggu iklim investasi, terlebih di area Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas).
“Kami berharap hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Investasi harus dilindungi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Risal. (Armin)
Simak Berita Lainnya di WA Channel disini